Jumat, 3 April 2024
“Pengusaha Rokok Elektrik Angkat Suara: Tantangan di Tahun 2024”
Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektrik Indonesia (Appnindo) menyuarakan keberatannya terhadap rencana kenaikan cukai untuk rokok elektrik yang direncanakan pada tahun 2024 mendatang di Situs Wingslots77
Ana Pilawa, Ketua Pokja Advokasi & Regulatory Appnindo, menegaskan bahwa industri mereka tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan rencana pengenaan cukai ini oleh Kementerian Keuangan.
“Situasi industri yang masih dalam tahap pertumbuhan, terutama setelah masa pemulihan pasca pandemi, menjadi alasan utama keberatan Appnindo terhadap penerapan pajak untuk rokok elektrik,” ungkap Ana dalam pernyataan resmi Appnindo.
Rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 10% rata-rata untuk rokok dan 15% untuk rokok elektronik pada tahun 2023 dan 2024, menjadi sorotan bagi Appnindo. Mereka merasa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi industri yang baru tumbuh.
Meski demikian, ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, namun Appnindo berharap pemerintah dapat mempertimbangkan aspirasi dan usulan mereka.
Appnindo bersama Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (Pavenas) dan Slotters Wingslot77 telah menyuarakan aspirasi mereka kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan penundaan implementasi pajak untuk rokok elektrik hingga tahun 2026.
Ana menambahkan bahwa pemberlakuan pajak pada 2024 akan memberikan beban yang sangat berat bagi industri, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sementara Garindra Kartasasmita, Perwakilan Pavenas dan Sekretaris Jenderal APVI, juga menyampaikan harapan mereka terhadap penundaan implementasi pajak rokok elektrik.
“Pemerintah dijanjikan akan mencari solusi tengah untuk implementasi pajak rokok pada tahun 2026, mengingat kebijakan cukai yang sudah berlaku pada 2023-2024,” tuturnya.
Tantangan di tahun 2024 bagi industri rokok elektrik semakin mengemuka, sementara mereka berupaya untuk mempengaruhi kebijakan yang akan memengaruhi masa depan bisnis mereka. “Jatim Bergerak: Kampoeng Kreasi 2024 dan Misinya untuk Ekosistem Halal”
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) telah menetapkan sebuah misi ambisius: mewujudkan ekosistem produk halal sebelum tanggal 17 Oktober 2024. Langkah pertamanya? Menggandeng kreativitas dan inovasi desa dalam ajang pameran “Kampoeng Kreasi” 2024.
Ajang pameran ini, yang berlangsung di Royal Plaza Surabaya dari tanggal 2 hingga 5 Mei 2024, merupakan yang kelima kalinya diadakan sejak tahun 2019. “Pameran ini bukan hanya sekadar pameran, tapi juga simbol dari komitmen kami untuk membangun industri halal di Jatim,” ujar Budi Sarwoto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim, dalam pembukaan acara.
Sebelum batas waktu yang ditentukan, semua produk makanan, minuman, dan jasa di Jatim haruslah bersertifikat halal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Pemprov Jatim telah berupaya sejak akhir 2021 untuk membentuk Pusat Halal di setiap kabupaten/kota, memberikan kemudahan bagi UMKM desa dalam mengurus sertifikat halal.
“Ajang pameran ini bukan sekadar tentang produk-produk yang dipamerkan, tapi lebih pada upaya membangun ekosistem halal dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya halal,” tambah Budi.
Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim, turut mengapresiasi upaya Pemprov Jatim dalam menggelar pameran produk-produk unggulan desa selama lima tahun terakhir. Dari lebih dari delapan ribu desa di Jatim, Pemprov telah menggalakkan konsep “one village one product” sejak tahun 2019, memfasilitasi setiap desa untuk menghasilkan minimal satu produk UMKM yang berkualitas dan bernilai jual tinggi.
Namun, tantangan masih ada. Produk-produk unggulan UMKM desa seringkali terkendala dalam memasarkan produknya secara luas. Misi untuk menciptakan ekosistem halal bukanlah pekerjaan yang mudah, namun dengan kolaborasi seperti ini, Jatim siap menghadapinya dengan semangat dan inovasi.