Sebagai langkah menuju penggabungan, Universitas Kotapraja Malang berganti nama menjadi Universitas Brawijaya. Nama ini berasal dari gelar raja-raja Majapahit yang merupakan kerajaan besar di Indonesia pada abad 12 sampai 15.[11] Nama ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui kawat nomor 258/K/61 tanggal 11 Juli 1961, dipilih dari 3 alternatif yang diajukan, yakni Tumapel, Kertanegara, dan Brawijaya. Nama itu secara resmi baru dipakai 3 Oktober 1961, setelah penggabungan Yayasan Perguruan Tinggi Malang (Universitas Kotapraja Malang) dengan Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (PTEM) menjadi Yayasan Universitas Malang, yang disahkan akta notaris nomor 11 tanggal 12 Oktober 1961.[9]
Presiden (saat ini disebut rektor) Universitas Brawijaya, Dr. Doel Arnowo bersama para perintis universitas lainnya akhirnya mendapatkan kepastian terkait status universitas negeri dalam sebuah pertemuan 7 Juli 1962 yang dicapai melalui kesepakatan antara Menteri PTIP, Pangdam V Brawijaya, Presiden Universitas Airlangga, dan Presiden Universitas Jember.[9][11]
Gedung Fakultas Pertanian di Jl. MT. Haryono (dulu Jl. Raya Dinoyo).
Dengan keputusan itu, ditetapkan Universitas Brawijaya di Malang terdiri dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Keputusan itu pula memisahkan Fakultas Pertanian, dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan dari Universitas Airlangga dan memasukkannya ke dalam lingkungan Universitas Brawijaya.[9][11]
1965-1968: Kampus Bergolak
Situasi negara memburuk dengan meletusnya Pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965. Seluruh perguruan tinggi bergolak, tidak terkecuali Universitas Brawijaya. Pergolakan mencapai puncaknya 2 April 1966, seluruh aktivitas universitas ini berhenti. Dengan keputusan nomor 012/IV/66, Pangdam V Brawijaya selaku PU Pepelrada (Penguasa Pelaksana Perang Daerah) menetapkan sebuah presidium untuk memimpin Universitas Brawijaya, dan dekan untuk memimpin fakultas-fakultas. Keputusan itu kemudian disahkan Deputi Menteri PTIP dengan Keputusan nomor 4385 tahun 1966. Tugas utama presidium adalah normalisasi keadaan dan menggalang persatuan dan kesatuan di kalangan sivitas akademika. Presidium mulai bekerja 7 April 1966, dan membuka kembali Universitas Brawijaya 12 April 1966.[9] Bulan Juni 1966, Brigjen dr. Eri Soedewo ditugasi pemerintah untuk stabilisasi beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur. Jabatannya ialah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Jawa Timur, di samping Pejabat Rektor Universitas Airlangga, Ketua Presidium Universitas Negeri Surabaya, Ketua Presidium Universitas Negeri Malang, sekaligus rektor kedua UB.[9][11]
1969-1997: Pengembangan Kampus
Pimpinan Universitas Brawijaya bekerja tanpa anggaran selama setahun. Baru kemudian secara berangsur-angsur diperoleh kembali anggaran dari pemerintah. Setelah 3 tahun keadaan menjadi normal, Universitas Brawijaya melangkah memasuki masa pembangungan (Pelita I) pada tahun 1969, dipimpin oleh rektor dari kalangan sendiri, yaitu Prof. Dr. Ir. Moeljadi Banoewidjojo (1969-1973) dari Fakultas Pertanian.[9][11] Dalam periode selanjutnya, terjadi perubahan nama beberapa fakultas, peningkatan beberapa jurusan menjadi fakultas, pembukaan fakultas dan program-program baru, serta pemisahan program politeknik yang menjadi cikal bakal Polinema. Selain itu banyak pembangunan fasilitas berbagai macam pembangunan fisik.[9]
Situs Kampus : https://kab.universitas-brawijaya.ac.id/assets/ , https://kab.universitas-brawijaya.ac.id/